• Beranda
  • Indeks
  • Mobile
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy
  • Redaksi Media Nanggroe
Senin, 23 November 2026
Media Nanggroe
  • Login
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
  • Home
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Lifestyle
    • Kesehatan
  • Opini
  • DPKA
  • Nanggroe TV
No Result
View All Result
Media Nanggroe
No Result
View All Result
Home Aceh

Maraknya ABG Nikah Siri di Aceh, Kadis Syariat Islam Angkat Bicara

Praktek Nikah Sirih Sangat Berbahaya, Jangan-jangan Isteri Orang yang Dinikahkan

Lasdianto by Lasdianto
12 April 2023
in Aceh
Satpol PP dan WH Aceh Ciduk 10 Pasangan di Ruko Berkedok Penginapan

Seorang wanita memperlihatkan Surat Keterangan Nikah Siri kepada petugas Satpol PP dan WH Aceh, 8 April 2023 dini hari.

MediaNanggroe.com, Banda Aceh – Praktek kadhi liar sudah banyak jadi bahan penelitian. Tapi, layanan jasa nikah panggilan di Banda Aceh yang mengadopsi pola “go-food” merupakan sebuah fenomena baru. “Ini sangat berbahaya. Jangan-jangan nanti isteri orang yang dinikahkan,” kata Kadis Syariat Islam Aceh, Emka Alidar, kepada KabarAktual.id, Senin (10/4/2023).

Pejabat Pemerintah Aceh ini diminta tanggapan terkait beroperasinya praktek kadhi liar keliling di Banda Aceh yang menimbulkan keresehan publik. Seperti diungkap media ini, Minggu (9/4/2023), sejumlah pasangan muda yang ditangkap Satpol PP ternyata mengantongi surat keterangan nikah yang dikeluarkan kadhi liar.

Dalam pemberitaan sebelumnya dijelaskan, sebanyak 10 pasangan ABG (anak baru gede) ditangkap dari sebuah penginapan berbentuk kos-kosan dengan sewa harian di kawasan Kecamatan Kutaraja. Salah satu pasangan berusia 18 dan 22 tahun diketahui baru menikah sekitar 1 bulan. Masih dalam suasana bulan madu, pasangan ini ditangkap di penginapan sederhana dengan tarif Rp 50 ribu per malam tersebut.

Yang terasa janggal, semua pasangan ABG mengantongi surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh kadhi liar. Dalam penelusuran KabarAktual.id, terungkap, kadhi liar ini beroperasi ala go-food alias layanan keliling di sekitar Banda Aceh.

BacaJuga :

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

20 November 2026
Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

19 November 2026
Surat keterangan nikah siri pasangan ABG (foto: Lasdianto)

Dalam investigasi media ini diketahui, kadhi liar mematok tarif Rp 1 juta untuk sebuah pernikahan. Biaya tersebut sudah include dengan wali dan dua saksi nikah. Dari pengakuan sang kadhi, dia tidak mempermasalahkan jika “mempelai” wanita tidak direstui oleh orangtuanya. “Oh tidak apa-apa. Gak masalah itu. Nanti saya yang jadi wali nikahnya,” ujar sang khadi liar kepada seorang calon “pasiennya”.

Kadis Syariat Islam yang ditanyai mengaku baru mengetahui fenomena tersebut. Praktek kadhi liar dengan pola go-food itu, kata dia, harus menjadi atensi pihak terkait, pemerintah daerah, kementerian agama, dan aparat hukum.

Menurut Emka, praktek kadhi liar panggilan ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan. “Nanti orang tidak tahu lagi siapa walinya, siapa yang dinikahkan dengan siapa. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan-jangan nanti ada istri orang yang dinikahkan dan seterusnya,” kata kadis DSI Aceh.

Kata Emka, efek negatif dari kadhi liar ini sebenarnya sudah banyak sekali diteliti oleh para pakar dan dari sudut negara tentu ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan nikah siri, sambung kadis, karena statusnya tidak diakui oleh negara.

Dalam banyak kasus nikah siri, kata kadis lagi, kalau terjadi hal-hal negatif pada pihak perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, maka tidak dapat diproses dengan Undang-undang KDRT. “Karena nikahnya tidak diakui oleh negara. Yang dirugikan, sebenarnya, pihak perempuan,” ucap Emka.

Kadis DSI menerangkan lagi, Pemerintah Aceh sejak 2019 atau pada akhir 2018, sudah mengajukan draft qanun hukum keluarga. Cuma naskah tersebut hingga saat ini belum turun dari Kemendagri.

Dijelaskan, draft qanun itu sempat heboh ketika di awal-awal kelahirannya dulu. Pemberitaan media menimbulkan persepsi negatif seakan-akan Aceh mau melegalkan poligami. “Sehingga, waktu itu menjadi heboh dan juga karena situasi menjelang pemilu makanya fasilitasi qanun itu tidak dilanjutkan oleh Kemendagri,” kata Emka.

Belakangan, sambung Kadis DSI, proses fasilitasi qanun keluarga ini sudah mulai dilanjutkan lagi. Bahkan menurut pengakuan Emka, Mendagri menilai konsep yang ada di qanun itu sebenarnya cukup bagus. Dan, bahkan qanun keluarga itu bisa dicontoh oleh provinsi-provinsi lain. “Karena aturan ini mencoba menutup sudut-sudut yang selama ini dianggap kurang dalam pengaturannya, baik melalui undang undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam di Indonesia,” ucap Emka.

Ia menerangkan, dalam draft qanun keluarga tercantum sanksi bahwa khadi liar bisa diproses hukum. “Hal seperti ini sebelumnya tidak konkret dijabarkan dalam undang-undang kita. Padahal bisa diproses hukum. Bisa dicambuk karena melanggar hukum syariat. Dia merupakan orang yang tidak bertauliyah, tidak diberikan kuasa oleh negara untuk menikahkan orang,” kata Emka.

Berdasarkan qanun itu, sambungnya, khadi liar bisa ditangkap. Demikian pula dengan pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi pidana. “Secara konsep, pemerintah Aceh, DPRA, bersama ulama dan berbagai pihak sudah mengantisipasi permasalahan ini lewat draf qanun yang sudah diajukan itu,” ujar Kadis DSI.

Pada bagian akhir pernyataannya, Emka Alidar meminta dukungan berbagai pihak agar draf qanun hukum keluarga yang sudah berada di meja Mendagri segera selesai proses konsultasinya. Sehingga, bisa disahkan menjadi Qanun Aceh tentang hukum keluarga. “Mudah-mudahan dengan adanya qanun itu nanti bisa mengantisipasi kegiatan-kegiatan seperti ini karena ada sanksi pidana terhadap kadhi liar dan pelaku nikah siri,” pungkasnya.[]

Source: Kabar Aktual
Previous Post

Personel Gabungan Musnahkan 40 Hektar Ladang Ganja di Nagan Raya

Next Post

Masalah Kepegawaian Dominasi Kasus yang Dilaporkan Masyarakat ke Ombudsman Aceh pada Triwulan I

Berita Lainnya

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

20 November 2026

BANDA ACEH – Polemik status tanah Blang Padang memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengembalian lahan bersejarah tersebut...

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

19 November 2026

BANDA ACEH – Nasir Nurdin memperoleh nomor urut 2 dalam penarikan nomor urut bakal calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)...

Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

19 November 2026

Aceh Jaya – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan...

Load More
Next Post
Masalah Kepegawaian Dominasi Kasus yang Dilaporkan Masyarakat ke Ombudsman Aceh pada Triwulan I

Masalah Kepegawaian Dominasi Kasus yang Dilaporkan Masyarakat ke Ombudsman Aceh pada Triwulan I

Discussion about this post

BERITA TERKINI

BSI Berangkatkan 50 Pemenang Program Nabung Haji Berhadiah Umrah

BSI Berangkatkan 50 Pemenang Program Nabung Haji Berhadiah Umrah

22 November 2026
PT Solusi Bangun Andalas Perkuat Daya Saing Tukang Bangunan Aceh Lewat Pelatihan dan Sertifikasi

PT Solusi Bangun Andalas Perkuat Daya Saing Tukang Bangunan Aceh Lewat Pelatihan dan Sertifikasi

21 November 2026
Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

20 November 2026
Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

Nasir Nurdin Dapat Nomor Urut 2, Siap Kembali Pimpin PWI Aceh Periode 2026–2031

19 November 2026
Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

Dukung UMKM Obat Bahan Alam Naik Kelas, BBPOM Aceh Lakukan Audit CPOBAB Bertahap Tahap II di Aceh Jaya

19 November 2026
  • Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

    Prabowo Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf, Pemerintah Aceh Segera Tempuh Isbat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Lindungi Perempuan, Cegah Kanker Serviks! BBPOM Aceh Gelar Vaksinasi HPV bagi ASN dan Masyarakat Aceh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Jaksa Ungkap Fakta Perkara FD-AM, Unsur Jarimah Liwath Belum Terbukti

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Komitmen Kampanyekan Anti Korupsi, Bank Aceh Raih Penghargaan KPK

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Media Nanggroe

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Navigate Site

  • Home
  • Redaksi Media Nanggroe
  • Indeks
  • Peraturan Media Siber
  • Privacy Policy

Follow Us

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Peristiwa
  • Aceh
    • Kutaraja
    • Lintas Barat
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
  • Nasional
  • Kesehatan
  • Lifestyle
  • Opini

© 2020 mediananggroe - Media Online Aceh Terkini .

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In