Illiza dengan tegas membantah anggapan bahwa dirinya melindungi pejabat yang terseret dalam perkara tersebut. Ia menegaskan, penegakan syariat Islam di Banda Aceh merupakan komitmen yang harus dijalankan tanpa tebang pilih, termasuk terhadap pejabat pemerintahan.
“Penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah komitmen yang terus kita jaga. Dalam pelaksanaannya tidak boleh ada tebang pilih. Siapa pun, baik masyarakat maupun pejabat, semuanya sama di mata hukum,” kata Illiza dalam keterangannya
Menurut Illiza, sejak awal perkara tersebut mencuat, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh telah mengambil langkah penindakan. FD ditangkap dan menjalani proses penyidikan.
Bahkan, dari sisi administrasi kepegawaian, Illiza mengungkapkan dirinya telah menandatangani keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap FD pada 23 Oktober 2026.
Keputusan tersebut, menurutnya, ditandatangani sebelum masa penahanan yang bersangkutan berakhir. Saat ini, FD disebut telah mengajukan banding atas keputusan pemberhentian tersebut.
“Kalau saya selaku Wali Kota dianggap melindungi, untuk apa dari awal kasus ini kita proses? Untuk apa juga akhirnya yang bersangkutan dipecat?” tegasnya.
Illiza juga mengingatkan bahwa penanganan disiplin dan etik kepegawaian berbeda dengan proses hukum pidana. Keduanya memiliki mekanisme dan kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan, sebagai Wali Kota, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses hukum pidana yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
“Kewenangan sepenuhnya berada pada penyidik, baik itu Satpol PP dan juga Kejaksaan Negeri,” ujarnya.
Dalam penanganan perkara tersebut, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh juga menggandeng Satpol PP dan WH Provinsi Aceh untuk mendukung proses penyidikan. Selain itu, penyidik turut melibatkan saksi ahli dalam pemberkasan sebelum hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
Namun, dalam perkembangan penanganan perkara, Illiza menyebut pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh menilai unsur jarimah liwath dalam qanun belum terpenuhi.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum syariat Islam terhadap dugaan perbuatan yang disangkakan kepada FD dan AM.
Menurut Illiza, kondisi itu menjadi catatan penting bagi pemerintah dan masyarakat, terutama mengenai perlunya kepastian hukum dalam penerapan qanun di Aceh.
Ia berharap DPRA bersama para ahli hukum dapat mengkaji kembali ketentuan qanun terkait agar ke depan tidak terjadi ketidakjelasan dalam penerapan hukum terhadap perkara serupa.
Illiza mengungkapkan, DPRA sebelumnya juga telah memanggil pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh untuk mendengar penjelasan terkait persoalan tersebut, termasuk mengenai kekosongan atau ketidakjelasan hukum yang ditemukan dalam penanganannya.
“Harapan kita ke depan, baik itu DPRA maupun para ahli hukum, dapat mengkaji kembali perihal qanun ini agar ke depan ada kepastian hukum yang lebih baik,” katanya.
Di tengah polemik yang berkembang, Illiza kembali menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penegakan syariat Islam tidak berubah.
“Komitmen kita jelas, tidak ada yang kebal aturan, tidak ada yang tebang pilih dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh potongan video maupun informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak jelas kebenarannya berpotensi menimbulkan fitnah dan memperkeruh keadaan.
Illiza meminta masyarakat tetap tenang serta memberikan ruang kepada aparat berwenang untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum.
Discussion about this post