Memasuki bulan Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menghadapi sorotan terkait rendahnya realisasi belanja pembangunan fisik daerah. Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menunjukkan serapan Belanja Modal hingga akhir Mei 2026 baru mencapai Rp300 juta atau hanya 0,24 persen dari total anggaran Rp122,53 miliar.
Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan komponen belanja lainnya dalam APBD Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026.
Dari total Belanja Daerah sebesar Rp1,322 triliun, realisasi hingga akhir Mei baru mencapai Rp301,52 miliar atau 22,80 persen. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, sebagian besar pengeluaran daerah justru terserap untuk belanja pegawai.
Belanja Pegawai yang dianggarkan Rp510,22 miliar telah terealisasi Rp177,15 miliar atau 34,72 persen. Sebaliknya, Belanja Barang dan Jasa yang menjadi penunjang pelayanan publik baru terealisasi Rp74,81 miliar atau 18,73 persen.
Yang paling mencolok adalah Belanja Modal. Dari anggaran Rp122,53 miliar yang seharusnya menjadi sumber pendanaan pembangunan jalan, jembatan, gedung, irigasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya, realisasi baru Rp300 juta.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah daerah. Sebab, memasuki bulan keenam tahun anggaran, serapan pembangunan fisik hampir tidak bergerak.
Jika dibandingkan dengan target waktu yang telah berjalan sekitar 42 persen dari tahun anggaran, realisasi Belanja Modal yang masih berada di level 0,24 persen menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat lebar antara perencanaan dan pelaksanaan.
Di sisi lain, pendapatan daerah hingga akhir Mei tercatat mencapai Rp403,78 miliar atau 30,73 persen dari target Rp1,314 triliun. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat bahkan sudah masuk sebesar Rp332,28 miliar atau 33,78 persen.
Artinya, dana mulai mengalir ke kas daerah, namun belum diikuti percepatan pembangunan yang terlihat melalui realisasi Belanja Modal.
Rendahnya serapan juga terlihat pada Belanja Hibah yang baru terealisasi 2,88 persen dari pagu Rp41,33 miliar. Belanja Bantuan Keuangan terealisasi 19,89 persen, sementara Belanja Bagi Hasil dan Belanja Subsidi masih nihil.
Discussion about this post