MediaNanggroe.com, Banda Aceh – Pemerintah 5 Kabupaten/Kota di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh yaitu Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya menerima penghargaan Atas kontribusinya dalam menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Menganggarkan dan Membayarkan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Tepat Waktu dan Tepat Jumlah.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah I, M. Iqbal Anas Ma’ruf pada Minggu lalu di Kota Medan bertepatan dengan Kegiatan Rapat Koordinasi Penerimaan Iuran Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Penguatan Kebijakan Keuangan Daerah dalam Pelakasanaan Program JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Neni Fajar mengucapkan apresiasinya kepada Pemerintah Daerah yang tiada henti dan terus mendukung Program JKN sehingga Program JKN ini terus berlanjut dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan rutinnya selalu Pemerintah Aceh secara tepat waktu dan tepat jumlah melakukan pembayaran penganggaran iuran jaminan kesehatan PNS Daerah dan Iuran Wajib Pemda serta telah sesuai dengan Perpres 75/2019 dan Permendagri 70/2020.
“Pencapaian data dan iuran yang tepat waktu serta tepat jumlah juga tidak terlepas dari rutin diadakannya kegiatan rekonsiliasi. Tujuan dari kegiatan rekonsiliasi ini salah satunya adalah untuk memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan akurasi data yang akan berdampak pada pembayaran iuran jaminan kesehatan sehingga peserta tidak terkendala saat mengakses layanan kesehatan”, jelas Neni saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (22/5).
Selain itu kata Neni, 5 pemkab/pemkot tersebut sudah menyelesaikan kewajiban tahun 2020-2022. Kemudian juga sudah menyelesaikan perhitungan rekonsiliasi 5 komponen gaji serta penganggaran yang cukup ditahun 2023 dan pembayaran kewajiban. Artinya lanjut Neni, 5 Pemda tersebut sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran iuran sesuai dengan mekanisme 1% dan 4% sebagaimana yang ditentukan dalam regulasi.
“Secara keseluruhan kami juga mengapresiasi Pemerintah Aceh dimana saat ini jumlah kepesertaan di Aceh sampai dengan Maret 2024 yang memiliki 23 kabupaten/kota adalah sebesar 5.378.158 jiwa dari jumlah penduduk 5.471.625 jiwa. Artinya Provinsi Aceh telah Universal Health Coverage (UHC) atau 98,29% penduduk Aceh telah terjamin kesehatannya,” ungkap Neni.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata yang dihubungi kemarin (22/5) yang juga turut hadir langsung menerima penghargaan tersebut mengucapkan terima kasihnya kepada BPJS Kesehatan yang telah mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan menganggarkan dan membayar iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan tepat jumlah.
“Selama ini upaya yang kami lakukan agar pembayaran iuran JKN bagi ASN tepat waktu dan tepat jumlah yaitu perhitungan iurannya yang harus dibayarkan dengan mengunakan aplikasi SIMGaji dan untuk tambahan penghasilan salah satunya dengan menggunakan Aplikasi E- Kinerja. Iuran Jaminan Kesehatan disetorkan langsung/over booking saat pencairan SP2D gaji pada tanggal 1 dan pencairan SP2D tambahan penghasilan,” kata Alriandi.
Disamping itu, Alriandi menyampaikan harapannya kepada BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN. Harapan yang Ia sampaikan yaitu agar BPJS Kesehatan dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.(rq)
Discussion about this post