Ia hanya butuh sebuah pena dan buku. Harganya tidak sampai Rp10.000. Tapi pada 29 Januari 2026, seorang anak berinisial YBS, berusia 10 tahun dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, memilih untuk pergi. Dalam surat perpisahannya yang ditulis dalam bahasa Ngada, ia meminta ibunya untuk merelakannya, tidak menangis, dan tidak merindukannya.
YBS adalah anak dari seorang janda yang bekerja serabutan menghidupi lima anak sendirian. Ia tinggal bersama neneknya yang berusia 80 tahun. Di malam sebelum kejadian, ia hanya ingin pena dan buku, namun ibunya tidak mampu untuk memenuhi permintaannya.
Pertanyaannya bukan siapa yang salah, tetapi di mana negara seharusnya hadir, dan kenapa tidak sampai?
Sekolah seharusnya jadi tempat yang sama untuk semua orang. Tapi kenyataannya, kondisi ekonomi menentukan nasibmu di ruang kelas bahkan sebelum kamu sempat belajar. Buku, seragam, alat tulis, uang transport, semua itu tidak gratis. Dan bagi jutaan keluarga di Indonesia, biaya-biaya kecil itu terasa seperti tembok yang tidak bisa ditembus.
Berdasarkan data BPS, 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Bukan karena malas. Bukan karena tidak mau. Tapi karena tidak mampu. Akibatnya, lebih dari 13 juta anak tidak melanjutkan ke jenjang SMP pada tahun ajaran 2024/2025, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah menjadi berita.
YBS adalah salah satunya. Dan ia bukan yang pertama.
Kita mungkin bertanya, kenapa ia tidak minta tolong? Kenapa tidak bilang ke gurunya, ke tetangganya, ke siapa pun?
Jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ketika seorang anak berulang kali menghadapi kebutuhan yang tidak terpenuhi hari ini tidak ada buku, minggu lalu tidak ada uang jajan, bulan lalu tidak ada seragam otaknya perlahan belajar sesuatu yang sangat berbahaya: tidak ada gunanya mencoba. Psikolog menyebut ini learned helplessness, yaitu respons alami otak terhadap tekanan yang terus-menerus tanpa ada jalan keluar (Seligman & Maier, 1967). Dan kondisi ini tumbuh diam-diam, tanpa ada yang menyadarinya.
Tapi sebelum sampai di titik itu, ada sesuatu yang lebih diam yang sudah lebih dulu bekerja.
Bayangkan datang ke sekolah tanpa buku, sementara semua teman sudah membuka halaman pertama. Awalnya mungkin malu. Tapi lama-kelamaan, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih berat, bukan lagi “aku tidak punya buku,” tapi “aku memang tidak layak ada di sini.” Peneliti Brené Brown menyebut ini sebagai poverty shame, yaitu salah satu emosi paling destruktif yang bisa dialami manusia. Berbeda dari rasa bersalah yang masih bisa diperbaiki, rasa malu tidak menyerang apa yang kamu lakukan, tapi menyerang siapa kamu. Dan ia tumbuh paling subur dalam keheningan, ketika tidak ada yang bertanya, tidak ada yang melihat, tidak ada orang dewasa yang terlatih untuk mengenali tandanya.
Di ruang kelas, situasi ini makin berat karena satu hal yang jarang kita sadari.
Diskriminasi tidak selalu datang dalam bentuk ejekan atau kekerasan. Ia bisa datang dari tatapan, dari keheningan, dari cara teman-teman tanpa sadar menjauh. Para psikolog sosial menemukan bahwa otak manusia secara naluriah membagi dunia menjadi “kita” dan “mereka.” Begitu seorang anak masuk kategori “mereka” tidak punya buku, tidak punya alat tulis, seragamnya tidak lengkap perlakuan berbeda mengikuti secara otomatis, bahkan tanpa ada yang berniat jahat (Tajfel & Turner, 1979). KPAI bahkan menduga ada potensi perundungan dalam kasus YBS.
Lalu di mana negara saat kondisi seperti ini terjadi?
Negara tidak sepenuhnya absen, tapi kehadirannya tidak sampai ke titik yang paling membutuhkan. YBS sebenarnya terdaftar sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar. Niat untuk hadir itu ada. Tapi karena ia tidak memiliki nomor kependudukan, bantuan yang seharusnya menjadi haknya tidak pernah sampai ke tangannya. Bukan karena tidak mau. Bukan karena tidak layak. Tapi karena celah administratif yang tidak pernah dirancang dengan memikirkan anak seperti dia.
Di saat yang sama, pemerintah menganggarkan Rp350 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis dan Rp400 triliun untuk Koperasi Merah Putih. Niatnya baik. Skalanya besar. Tapi seorang anak 10 tahun tetap pergi karena tidak punya buku dan pena. Ini bukan soal program mana yang benar atau salah. Ini soal pertanyaan yang paling mendasar: apakah negara kita benar-benar dirancang untuk menjangkau mereka yang membutuhkan?
KPAI mencatat 120 kasus bunuh diri anak dalam periode 2023–2026. Angka yang terus naik, tahun demi tahun, tanpa banyak yang berubah.
Ada beberapa YBS lain yang masih duduk di kelas hari ini dengan perlengkapan tidak lengkap, dengan rasa malu yang tidak ada namanya, dengan otak yang perlahan belajar bahwa tidak ada gunanya berharap?
Kita hidup di zaman yang paling banyak bicara soal kesehatan mental. Feed media sosial penuh dengan konten awareness, kutipan motivasi, dan ajakan untuk speak up. Tapi YBS tidak butuh konten. Ia hanya butuh seseorang yang melihatnya guru yang menyadari ia diam terlalu lama, tetangga yang tahu ibunya tidak punya apa-apa, negara yang tidak membiarkan anak jatuh hanya karena tidak punya nomor kependudukan.
Sebuah pena dan buku seharga Rp10.000 seharusnya bukan alasan seorang anak pergi. Kalau negara bisa menganggarkan ratusan triliun untuk program-program besar, seharusnya ia juga bisa memastikan tidak ada anak yang jatuh karena celah yang sekecil itu.
Discussion about this post