Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi, baik melalui praktik penimbunan, pengangkutan maupun perdagangan secara ilegal.
Penegasan itu disampaikan Kapolda Aceh dalam konferensi pers pengungkapan 38 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di Mapolda Aceh, Selasa (17/11/2026).
Abituren Akabri 1996 tersebut mengatakan, BBM bersubsidi merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Karena itu, penyalurannya harus tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi.
Menurutnya, penyalahgunaan maupun praktik perdagangan BBM bersubsidi secara ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya.
Pengungkapan puluhan kasus tersebut, kata Kapolda, merupakan wujud komitmen Polda Aceh beserta seluruh jajaran dalam mendukung kebijakan pemerintah, menjaga stabilitas distribusi energi, serta memastikan BBM bersubsidi tidak disalahgunakan.
“Kami akan terus melakukan langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum secara profesional, proporsional, dan transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Kapolda juga mengingatkan seluruh pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat agar mematuhi ketentuan pendistribusian serta penggunaan BBM bersubsidi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi distribusinya agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dalam pengungkapan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) tersebut, Polda Aceh bersama Polres/Polresta jajaran menetapkan 45 orang sebagai tersangka dari 38 kasus yang berhasil diungkap.
Petugas juga mengamankan 30 unit kendaraan bermotor roda empat dan roda enam yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain kendaraan, polisi turut menyita 61.388 liter BBM bersubsidi atau setara 61 ton.
Pengungkapan ini menjadi perhatian serius terhadap praktik penyimpangan distribusi energi bersubsidi di Aceh. Polda Aceh menegaskan penindakan akan terus dilakukan guna memastikan hak masyarakat terhadap BBM bersubsidi tidak dirampas oleh praktik ilegal.













Discussion about this post