BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 serta mengoptimalkan penggunaan Transfer ke Daerah (TKD). Ia tidak ingin anggaran yang telah dialokasikan justru tersisa dan dikembalikan ke pemerintah pusat.
Peringatan tersebut disampaikan Mualem secara virtual saat mengikuti rapat pimpinan bersama para Kepala SKPA di Ruang P2K APBA, Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026).
Mualem menegaskan, seluruh anggaran yang telah dialokasikan harus dikejar realisasinya dan diawasi secara serius. Ia mengingatkan agar tidak ada anggaran yang tersisa hingga akhirnya harus dikembalikan ke pemerintah pusat.
“Jangan sampai uangnya kita kembalikan. Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus,” tegas Mualem.
Arahan tersebut menjadi sorotan di tengah tuntutan percepatan pelaksanaan program pembangunan dan belanja pemerintah daerah. Mualem meminta seluruh SKPA tidak membiarkan rendahnya realisasi anggaran menghambat pemanfaatan dana yang telah tersedia.
Selain belanja pembangunan, Mualem juga menyoroti sejumlah program hibah, pembangunan masjid, dan dayah. Ia meminta agar seluruh persiapan, terutama dari sisi regulasi, diselesaikan dengan baik sehingga pelaksanaannya tidak terkendala aturan.
Mualem secara khusus meminta Staf khususnya Taqwallah terus berkomunikasi dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih minim. Ia turut mengingatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), rumah sakit, serta Badan Dayah agar memastikan program berjalan sesuai sasaran.
“Saya harap semuanya lancar dan tidak ada masalah,” ujarnya.
Perhatian Mualem juga tertuju pada pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia meminta agar anggaran tersebut dioptimalkan, termasuk memperbanyak belanja pembangunan jembatan Bailey yang banyak dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan jembatan Bailey di tengah masyarakat cukup tinggi sehingga program tersebut perlu mendapat perhatian dalam percepatan belanja daerah.
“Jangan sampai uang TKD dikembalikan lagi ke pusat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mualem juga mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dapat dicairkan pada 2027.
Permintaan tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya memastikan dukungan anggaran bagi Aceh tetap tersedia untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Pernyataan Mualem memperlihatkan bahwa percepatan realisasi APBA dan optimalisasi TKD menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh. Seluruh SKPA kini dituntut memastikan anggaran yang tersedia benar-benar terserap dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan berakhir sebagai dana yang harus dikembalikan ke pusat.[]
Discussion about this post