ACEH BESAR – Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) memperkuat tata kelola kepegawaian di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Sebanyak 59 pengelola kepegawaian dari satuan kerja kejaksaan se-Aceh mengikuti Sosialisasi Layanan Kepegawaian Terpadu yang digelar di The Pade Hotel, Aceh Besar, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan Administrasi Sumber Daya Manusia (SDM) berjalan profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mempercepat pemenuhan hak serta pengembangan karier aparatur Korps Adhyaksa.
Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Aceh, Dr. Erry Pudyanto Marwantono, S.H., M.H., dan dihadiri jajaran pejabat utama Kejati Aceh, Tim Biro Kepegawaian Kejagung RI, serta perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam sambutannya, Wakajati Aceh menekankan pentingnya akurasi tata kelola kepegawaian karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dan pengembangan karier aparatur.
Agenda tersebut mencakup sejumlah layanan penting, mulai dari Kenaikan Pangkat, Pengelolaan Jabatan Fungsional, Mutasi dan Promosi, Pencantuman Gelar Akademik, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), hingga Peninjauan Masa Kerja.
“Pelayanan kepegawaian harus dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, dan tertib aturan. Persoalan administratif yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal jangan sampai menghambat hak-hak aparatur. Kunci utamanya ada pada kualitas dan integritas pembaruan data yang dilakukan secara proaktif,” tegas Dr. Erry Pudyanto Marwantono.
Ia juga menginstruksikan kepada 59 peserta yang terdiri dari Para Kepala Subbagian (Kasubbag) Pembinaan, Kepala Urusan (Kaur) Kepegawaian, serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) se-Wilayah Aceh agar memanfaatkan forum ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis kepegawaian yang kerap ditemukan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bagian Kepangkatan dan Mutasi Biro Kepegawaian Kejagung RI, Dr. Muhammad Yusuf Putra, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan di wilayah Kejati Aceh ini merupakan tahapan kedua setelah sukses dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Program tersebut diselenggarakan sebagai langkah nyata pimpinan Kejagung RI dalam mengedukasi dan menyelaraskan pemahaman regulasi kepegawaian antara pusat dan daerah.
“Pimpinan berkomitmen penuh untuk mendorong sistem layanan kepegawaian yang terbuka, transparan, dan terintegrasi. Melalui edukasi intensif ini, kami ingin memastikan setiap pengelola kepegawaian di daerah memahami standar operasional dan regulasi terbaru demi mewujudkan kepastian karir pegawai,” ungkap Dr. Muhammad Yusuf Putra.
Guna memperkuat bobot materi, kegiatan ini turut menghadirkan Analis SDM Aparatur Ahli Madya dari BKN, Martarina Adnaningsih, S.M., M.M., yang membedah regulasi serta dinamika tata kelola SDM aparatur masa kini.
Rangkaian kegiatan berlangsung selama tiga hari, 23–25 September 2026, dengan materi teknis, dinamika kelompok, hingga simulasi studi kasus.
Sebagai bentuk dukungan operasional, Tim Biro Kepegawaian Kejagung RI juga menyerahkan tiga paket Buku Panduan Pengelolaan Kepegawaian resmi kepada jajaran Kejati Aceh dan Satuan Kerja (Satker) daerah.
Melalui sinergi tersebut, Kejaksaan RI terus berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi berstandar tinggi yang diawali dari pembenahan tata kelola kepegawaian yang presisi dan humanis.
Discussion about this post