MediaNanggroe.com– Muzakir Manaf resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 000.8.6.1/3227 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh. Kebijakan ini menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50 persen.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada Sekretaris Daerah Aceh, para asisten, staf ahli gubernur, kepala SKPA, serta kepala biro di lingkungan Setda Aceh.
Dalam edaran itu, Pemerintah Aceh menerapkan pola kerja kombinasi antara work from office (WFO) dan work from home (WFH). ASN diwajibkan bekerja di kantor dari Senin hingga Kamis, sementara pada hari Jumat diberlakukan kerja dari rumah. Namun, khusus untuk unit pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga layanan darurat, tetap diwajibkan bekerja di kantor.
Selain pengaturan pola kerja, gubernur juga menekankan langkah konkret efisiensi anggaran dan energi. Salah satu poin utama adalah pembatasan penggunaan kendaraan dinas jabatan hingga maksimal 50 persen, sebagai bagian dari upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Melakukan efisiensi sumber daya, dengan mengurangi konsumsi BBM, listrik, air dan biaya operasional kantor yang dapat dihitung secara riil,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat edaran tersebut.
Tak hanya itu, pelaksanaan kegiatan tatap muka seperti rapat, bimbingan teknis, seminar, dan konferensi juga dibatasi. ASN didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem daring atau hybrid guna mengurangi mobilitas dan penggunaan anggaran.
Gubernur juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memastikan kehadiran ASN tetap terkontrol, termasuk mengatur jadwal piket pada hari Jumat agar pelayanan publik tidak terganggu. ASN yang bekerja dari rumah diwajibkan tetap melakukan absensi dan melaporkan output kerja melalui sistem e-kinerja.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Aceh berharap tercipta transformasi budaya kerja yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kinerja, sekaligus mendukung penghematan energi di lingkungan pemerintahan.
Surat edaran tersebut mulai berlaku sejak April 2026 dan diharapkan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh ASN di Aceh.
Discussion about this post