MediaNanggroe.com — Pemerintah Aceh secara resmi meminta keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (NGO) internasional untuk membantu penanganan dan pemulihan dampak banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Permintaan ini terutama ditujukan kepada lembaga internasional yang memiliki rekam jejak kuat dalam membantu Aceh pada bencana tsunami 2004 silam.
Hingga kini, kondisi di sejumlah daerah terdampak masih memprihatinkan. Beberapa wilayah dilaporkan masih terisolasi akibat jalan putus, pasokan listrik belum pulih sepenuhnya, serta krisis air bersih yang menyulitkan kehidupan warga. Situasi ini membuat proses pemulihan membutuhkan dukungan lebih luas, termasuk dari komunitas internasional.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa saat ini telah tercatat 77 lembaga dengan 1.960 relawan yang terlibat dalam upaya pemulihan bencana di Aceh. Seluruh keterlibatan tersebut terdata secara resmi melalui Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh, yang terdiri dari NGO lokal, nasional, hingga internasional.
“Atas nama masyarakat Aceh dan para korban bencana, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas niat baik dan kontribusi seluruh lembaga serta relawan yang telah bekerja membantu pemulihan Aceh,” ujar Muhammad MTA dalam keterangan resminya.
Menurutnya, kehadiran para relawan dan lembaga kemanusiaan diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan yang saat ini dilakukan oleh unsur pemerintah dan negara, seperti TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat Aceh secara mandiri.
Sejumlah lembaga yang telah bergabung dan terdaftar di Desk Relawan BNPB antara lain Save the Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta beberapa lembaga lainnya.
Secara khusus, Pemerintah Aceh juga telah menyampaikan permintaan resmi kepada lembaga internasional, seperti UNDP dan UNICEF, dengan pertimbangan pengalaman dan peran strategis mereka dalam membantu Aceh pada masa pemulihan pascatsunami 2004. Pemerintah menilai pengalaman tersebut sangat relevan untuk mempercepat pemulihan pascabencana saat ini.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa berbagai langkah kebijakan strategis akan terus dilakukan di bawah supervisi Pemerintah Pusat. “Mari kita terus bersatu untuk mewujudkan Aceh yang lebih baik dan bangkit dari bencana ini,” tutup Muhammad MTA.
Discussion about this post