MediaNanggroe.com – Memasuki November 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue menunjukkan kinerja yang mengkhawatirkan. Serapan anggaran yang baru mencapai di bawah 40 persen menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah kepulauan tersebut. Dengan waktu yang tersisa kurang dari dua bulan sebelum tutup tahun, kecil kemungkinan target pembangunan dapat tercapai sepenuhnya.
Data resmi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Dalam Negeri mencatat, hingga 9 November 2025, total belanja daerah Kabupaten Simeulue mencapai Rp926,32 miliar, dengan realisasi baru sebesar Rp365,77 miliar atau 39,49 persen. Angka tersebut menunjukkan rendahnya laju pelaksanaan program daerah sepanjang tahun berjalan.
Rincian realisasi menunjukkan bahwa belanja pegawai masih mendominasi dengan serapan tertinggi. Dari total pagu Rp383,44 miliar, terealisasi Rp238,61 miliar atau 62,23 persen. Sementara belanja barang dan jasa sebesar Rp223,80 miliar baru terserap Rp79,06 miliar atau 35,33 persen. Belanja modal, yang menjadi tolok ukur utama percepatan pembangunan infrastruktur, justru mencatat realisasi paling rendah yakni hanya Rp16,83 miliar dari total Rp97,76 miliar atau 17,22 persen.
Kondisi serapan yang rendah tersebut berpotensi menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang besar pada akhir tahun. Dalam praktiknya, Silpa sering kali menunjukkan rendahnya kinerja fisik dan administrasi di tingkat satuan kerja perangkat kabupaten.
Dari sisi pendapatan daerah, kinerja Simeulue juga belum optimal. Pajak daerah dengan target Rp5,77 miliar baru terealisasi Rp3,98 miliar atau 69,01 persen. Retribusi daerah jauh di bawah harapan, dengan capaian Rp0,50 miliar dari target Rp9,44 miliar atau hanya 5,30 persen. Sebaliknya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru melampaui target, sebesar Rp5,10 miliar dari pagu Rp5,00 miliar atau 102,03 persen.
Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah menunjukkan performa terendah, dengan realisasi Rp5,25 miliar dari target Rp67,65 miliar atau baru 7,76 persen. Secara keseluruhan, kinerja pendapatan dan belanja menunjukkan pola yang belum seimbang, di mana komponen belanja rutin lebih dominan dibanding belanja produktif untuk pembangunan.
Rendahnya realisasi APBK ini mencerminkan perlunya perbaikan serius dalam mekanisme perencanaan, percepatan proses lelang, dan eksekusi program pembangunan di Simeulue. Dengan waktu yang semakin sempit, pemerintah daerah dituntut bekerja lebih efektif agar anggaran publik yang besar tidak berakhir menjadi angka di atas kertas tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Sumber data: Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) – Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, diakses 9 November 2025
Discussion about this post