MediaNanggroe.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir Februari 2022 tercatat mengalami surplus senilai Rp19,7 triliun.
“Surplus tersebut berbanding terbalik jika dibandingkan dengan periode yang sama 2021, ketika terjadi defisit Rp63,3 triliun atau 0,37 persen PDB. Dibandingkan dengan tahun lalu yang defisit Rp63,3 triliun, itu juga pembalikan yang luar biasa,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Senin (28/3/2022).
Menkeu mengatakan angka tersebut setara 0,11 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Surplus APBN tersebut terjadi karena pendapatan negara tercatat Rp302,4 triliun dan belanja negara Rp282,7 triliun. Pada akhir Januari 2022 lalu, APBN juga mengalami surplus Rp28,9 triliun atau 0,16 persen PDB.
Dia menjelaskan pendapatan negara yang senilai Rp302,4 triliun mengalami pertumbuhan 37,7 persen secara tahunan. Sementara pada periode yang sama 2021, penerimaannya baru Rp219 triliun atau tumbuh 0,9 persen.
Pendapatan negara tersebut utamanya ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp256,2 triliun atau tumbuh 40,9 perseb. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp199,4 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp56,7 triliun.
“Kalau kita lihat, pertumbuhannya (pendapatan negara) tinggi, tapi bulan lalu pertumbuhannya lebih tinggi lagi yaitu 54,9 persen,” ujarnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut realisasi belanja negara hingga Februari 2022 yang senilai Rp282,7 triliun setara dengan 10,4 perseb dari pagu Rp2.714,1 triliun. Angka itu sedikit lebih kecil dari periode yang sama 2021 ketika belanja negara mencapai Rp282,9 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp172,2 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp110,5 triliun.
Secara keseluruhan, Sri Mulyani memandang kondisi APBN hingga Februari 2022 dalam situasi yang bagus, yakni ketika pendapatan sudah tumbuh kuat dan belanjanya tertahan. Namun, pemerintah akan terus mewaspadai kondisi APBN di tengah berbagai ketidakpastian yang terjadi hingga pengujung 2022.
Dia menegaskan pemerintah akan berupaya menyehatkan APBN, tetapi secara bersamaan juga akan menggunakan instrumen tersebut untuk melindungi masyarakat dari syok harga komoditas dan menarik pemulihan ekonomi nasional.
“Ini belum menggambarkan keseluruhan cerita 2022. Perjalanan masih cukup panjang dan cukup dinamis yang harus kita antisipasi,” imbuhnya.
Menkeu menambahkan, APBN akan terus menjadi penyerap risiko dari gejolak yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi maupun konflik geopolitik, termasuk antara Rusia dan Ukraina.
“Berbagai gejolak akan terus terjadi dan APBN akan menjadi instrumen penyerap utama risiko dari tiap gejolak,” kata Sri Mulyani.
Di 2022 kondisi geopolitik terutama konflik di antara Rusia dan Ukraina telah membawa risiko yang berbeda dari risiko akibat pandemi COVID-19 di 2020 dan 2021.
Konflik ini berdampak secara tidak langsung terhadap kenaikan harga komoditas dunia, terutama harga komoditas pangan dan energi, yang kemudian berdampak terhadap harga komoditas-komoditas lain.
“Hal ini mendorong inflasi di negara maju terutama di Eropa dan Amerika Serikat yang mengalami kenaikan harga sangat tinggi sehingga kemudian menimbulkan respons kebijakan pengetatan yang cukup drastis,” kata Menkeu.
Adapun Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed) mengumumkan akan meningkatkan suku bunga acuan sampai 7 kali sepanjang 2022 dan mulaibmengurangi kebijakan Quantitative Easing.
Sri Mulyani mengatakan kebijakan Amerika Serikat ini berdampak terhadap yield dan harga surat berharga Indonesia yang menurun, tapi ia akan mengambil langkah tepat untuk mengantisipasi risiko perubahan perubahannya ke depan.
“Yang harus kita lihat dua hal, yakni kenaikan suku bunga itu sendiri, dan kemudian harga surat berharga yang akan mengalami tekanan lebih jauh karena terjadinya capital outflow. Ini menyebabkan kita harus mewaspadai pengelolaan utang dan terutama untuk pembiayaan,” ujar Menkeu.
Menkeu mengatakan kinerja dan ketahanan surat berharga Indonesia tetap baik, meskipun mengalami goncangan berupa capital outflow.
“Ini akan kita jaga terus karena ke depan kondisinya bukan akan semakin baik. Tapi kita akan melihat goncangan-goncangan yang akan terus kita antisipasi,” kata Sri Mulyani.
Discussion about this post