MediaNanggroe.com – Ketegangan politik Aceh kembali memanas. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, secara terbuka menuding Humam Hamid telah menyampaikan pernyataan yang menyesatkan publik terkait kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem.
Dalam pernyataan keras yang disampaikan di Banda Aceh, Rabu (15/4/2026) malam, Nurlis bahkan menyebut pola komunikasi Humam sebagai “politik Kuda Troya” — istilah yang menggambarkan strategi menyerang dari dalam dengan membangun kesan seolah berpihak.
“Pernyataan itu bukan sekadar kritik, tapi membangun persepsi yang tidak berdasar. Ini berbahaya karena bisa menyesatkan publik,” ujar Nurlis.
Polemik ini mencuat setelah beredarnya video pernyataan Humam di media sosial yang menyinggung kinerja gubernur, khususnya dalam pengelolaan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Dalam video tersebut, Humam menyebut kepemimpinan gubernur tidak sepenuhnya mengendalikan situasi dan menyebut kondisi itu sebagai “bunuh diri politik”.
Namun, Nurlis membantah keras tudingan tersebut. Ia menilai narasi yang dibangun Humam tidak disertai data yang jelas, bahkan cenderung menggiring opini publik secara sepihak.
“Cara penyampaiannya seolah membawa kebenaran, padahal justru menyerang personal dan institusi. Ini bukan kritik konstruktif,” tegasnya.
Ia juga menyoroti klaim pertemuan yang disampaikan Humam dalam video, namun tanpa menyebut lokasi maupun pihak yang terlibat. Menurutnya, hal itu justru menimbulkan tanda tanya dan membuka ruang spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Kalau memang ada pertemuan, sebutkan secara terbuka. Jangan membangun kesan misterius yang akhirnya memicu kecurigaan publik,” tambah Nurlis.
Lebih jauh, ia menilai pernyataan Humam sarat kepentingan politik pasca-Pilkada dan berpotensi memecah konsolidasi publik di Aceh. Pemerintah Aceh, kata dia, saat ini tengah fokus pada pembangunan dan stabilitas program strategis, bukan pada polemik yang kontraproduktif.
“Ruang publik jangan diisi dengan provokasi. Kritik itu penting, tapi harus berbasis fakta, bukan asumsi atau narasi imajiner,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Humam Hamid terkait tudingan tersebut.
Situasi ini menambah daftar panjang dinamika politik Aceh pasca-Pilkada, di mana ruang publik kerap diwarnai perdebatan tajam antara aktor-aktor politik. Di tengah kondisi ini, publik dihadapkan pada tantangan untuk memilah informasi secara kritis dan tidak terjebak dalam narasi yang belum terverifikasi.
Discussion about this post