MediaNanggroe.com, Banda Aceh – Mogok Massal Truk Material dapat Menghambat Pembagunan Rumah Subsidi di wilayah Aceh Besar sejak Sabtu, 23 September 2023, mendapat respon dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Aceh. Mereka menilai aksi tersebut telah menganggu kegiatan pembangunan perumahan dan konstruksi di wilayah tersebut.
Ketua DPD REI Aceh, Muhammad Noval, mengatakan, kebutuhan pasir untuk pembangunan perumahan dan konstruksi di Aceh Besar-Banda Aceh sangat besar. Dia mengaku prihatin dengan aksi mogok massal yang berdampak pada keterbatasan pasokan yang telah memicu kenaikan harga pasir.
Dia memperkirakan, kebutuhan pasir per hari di Banda Aceh mencapai sekitar 500 truk. Beberapa hari lalu harga material ini masih Rp 600 ribu/truk. Mereka khawatir, kelangkaan pasir sebagai ekses penertiban galian C dan aksi mogok awak angkutan bisa memicu kenaikan harga. “Yang jelas kejadian ini sangat berdampak terhadap proses dan keberlanjutan pembangunan rumah subsidi,” ujar Noval kepada wartawan yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Aceh (AMSA) di sebuah warung kopi kawasan Simpang Surabaya, Banda Aceh, Minggu (24/9/2023).
Ia menambahkan, aksi mogok massal ini juga berpotensi menghambat target pembangunan perumahan subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, kelangkaan material dikhawatirkan juga berimbas terhadap nasib para pekerja konstruksi yang terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta.
Menurut pengurus REI, kelangkaan pasir sangat memprihatinkan semua pihak. “Teman-teman di dunia konstruksi yang terikat kontrak dengan pemerintah harus mengejar target, harus mengejar waktu. Belum lagi kenaikan-kenaikan harga material. Kasian mereka apabila terhenti pekerjaan,” ungkapnya.
Naufal mengaku memahami alasan di balik aksi mogok massal tersebut, yaitu adanya penertiban galian C yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perizinan. Namun, dia berharap pemerintah bisa lebih arif dan bijak dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Kita berharap kepada pemerintah jika ada mungkin pengusaha-pengusaha galian C yang tidak ada izin, mohon dipanggil, bagaimana dimediasi supaya proses perizinannya lebih mudah. Supaya mereka jangan sampai mengurus izin galian C aja mungkin agak sedikit berlarut-larut,” tuturnya.
Naufal juga mengingatkan bahwa sektor properti merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar bagi Aceh Besar. Jika sektor ini terganggu, maka PAD juga akan menurun.
“Kalau ini terganggu, otomatis kontribusi PAD dari sektor properti di Aceh Besar juga akan mengalami penurunan,” katanya.
Karena itu, Naufal berharap agar pemerintah, supir truk, dan pengusaha galian C bisa segera menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dia juga mengimbau agar tidak ada aksi-aksi yang bisa menimbulkan konflik atau kerugian bagi pihak lain. “Kalau memang ada galian C yang tidak ada izin, agar dicari jalan keluarnya. Apakah mereka dikasih waktu, diberikan waktu untuk mengurus perizinan. Saya pikir itu semua ada solusinya. Yang penting ada komunikasi yang baik atau bermusyawarah,” pungkas Noval.[]
Discussion about this post