MediaNanggroe.com, Banda Aceh – Anggaran kegiatan “Aceh Vespa Festival 2023” pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh yang mencapai Rp 1 miliar lebih dipecah ke dalam paket kecil-kecil. Diduga, siasat ini sengaja dilakukan untuk mengindari tender.
Menurut Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Aceh, Taufik Abd Rahim, modus pat-gulipat APBA yang terungkap lewat kegiatan festival vespa ibarat fenomena gunung es. “Sebenarnya banyak lagi modus yang mirip-mirip seperti itu di berbagai instansi lain. Hanya saja tak terungkap,” ujarnya kepada KabarAktual.id, Rabu (2/8/2023).
Dikatakan, modus memecah paket dengan nominal di bawah Rp 200 juta itu sudah jadi rahasia umum. Tujuannya tidak lain, kata pengamat ini, agar paket tersebut bisa diberikan kepada kolega sendiri.
Cara-cara yang dilakukan oleh penguasa mempertontonkan seakan-akan APBA itu milik pribadi atau kelompok mereka. “Makanya jangan diharap terjadi pertumbuhan ekonomi atau pengurangan kemiskinan. Karena, kue APBA gak pernah menetas ke masyarakat,” ucap Taufik.
Ia menambahkan, bahwa politik anggaran yang dimainkan oleh para elit Aceh dalam mengelola APBA memperlihatkan dengan gamblang bahwa mereka sama sekali tidak memikirkan kepentingan rakyat. “Mereka hanya berpikir untuk kepentingan kelompoknya. Apa yang mereka buat hanya diri sendiri, tidak memikirkan perbaikan ekonomi masyarakat,” tandas Taufik.
Sebagai contoh, festival vespa. Menurut Taufik, itu hanya penyaluran hobi kalangan pencinta barang antik yang dikemas seakan-akan untuk kepentingan promosi wisata. “Kasihan sekali anggaran Rp 1 miliar hanya untuk penyaluran hobi segelintir oknum pejabat pencinta vespa modifikasi,” ujarnya.
Karena tujuan memang bagi-bagi jatah “kue” APBA, sambungnya, makanya paket proyek Rp 1 miliar itu dicincang menjadi kegiatan kecil-kecil agar bisa dilaksanakan dengan metode penunjukan lansgung (PL). “Ini kan lagu lama,” sindir Taufik.
Ia melanjutkan, dengan kiat seperti itu maka paket-paket kegiatan tersebut akan diberikan kepada kroni mereka. “Kalau itu paket Pokir, maka dengan mudah diberikan kepada kroni anggota Dewan pemilik pokir,” ucapnya.
Menurut Taufik, pengelolaan APBA tidak jauh-jauh dari seputaran agen dan broker tertentu. “Ujung-ujungnya, uang rakyat itu hanya bermanfaat bagi kelompok kepentingan yang dekat dengan elite kekuasaan,” kata akademisi ini.
Perilaku culas dalam menggarong APBA, sebutnya, tidak lepas dari kepentingan pragmatis oknum-onum anggota Dewan menjelang tahun politik. “Bisa jadi, ada kepentingan sebagai modal atau ongkos untuk mengikuti kontestasi politik tahun 2024. Sehingga, tidak mengherankan jika anggaran belanja publik APBA pun dimanfaatkan untuk modal politik oleh aktor dan politisi tertentu,” pungkasnya.
Untuk mengkonfirmasi dugaan pelanggaran pada penganggaran festival vespa, KabarAktual.id berupaya meminta keterangan dari Kadisbudpar Aceh, Almuniza Kamal. Namun, pertanyaan konfirmasi yang dikirimkan, Selasa (1/8/2023), melalui pesan WhatsApp ke nomor Hp pejabat ini tidak mendapatkan balasan.
Media ini, sebelumnya, juga telah mencoba meminta penjelasan secara tertulis dari PPTK Festival Vespa, Eliati. Hasilnya juga sama. Pengelola kegiatan tersebut tidak membalas pesan WhatsApp yang dikirimkan media ini.[]
Discussion about this post