BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi memimpin Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Aceh setelah dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 2025–2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026). Momentum ini menjadi penanda dimulainya tantangan baru untuk mendorong birokrasi Aceh keluar dari pola kerja lama menuju pelayanan publik yang lebih cepat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Selain Muhammad Nasir, turut dilantik seluruh jajaran pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam sambutannya, Muhammad Nasir menegaskan KORPRI memiliki posisi strategis sebagai organisasi yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang,” kata Nasir.
Ia mengatakan Pemerintah Aceh meyakini kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Karena itu, ASN dituntut terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil.
Menurut Nasir, semangat tersebut harus berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas Aceh.
“Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal masih banyak hal yang dapat kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan,” ujar Nasir.
Sementara itu, Ketua Umum DP KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah menegaskan ASN merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan bersama TNI dan Polri.
“Ada tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yaitu ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah penyelenggara negara,” kata Prof. Zudan.
Ia menambahkan, sebagian besar pelaksanaan anggaran negara berada di tangan ASN sehingga perannya sangat sentral dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
“Anggaran terbesar dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Prof. Zudan.
Prof. Zudan juga memaparkan empat program utama KORPRI yang menjadi fokus organisasi ke depan. Empat program tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum bagi ASN, dan peningkatan kesejahteraan ASN.
Ia menegaskan seluruh program tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
“Program besar kita adalah membangun kualitas layanan publik,” tutup Prof. Zudan.
Discussion about this post